TUGAS PWPT PAK YAR

 

LIYA/E1I023001/A

“Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu sebagai Upaya Pemberdayaan

Ekonomi di Banyuwangi”

https://athallahpublishing.com/index.php/bhaktika/article/view/12

Penulis	Ahmad Najib Rabbani
Tahun/ vol:no	2025 / 13:23
Jurnal	Jurnal Inovasi dan Pengabdian
Latar Belakang	Indonesia memiliki potensi besar di wilayah pesisir dengan sumber daya alam melimpah seperti ikan, mangrove, terumbu karang, hingga tambang mineral. Namun, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, keterbatasan modal dan teknologi, serta ketergantungan pada hasil laut yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) hadir sebagai solusi, karena menggabungkan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menciptakan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurut Adi waluyo (2014). Indonesia memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar, mulai dari ikan, mangrove, terumbu karang hingga pariwisata. Namun, banyak masyarakat pesisir masih hidup kurang sejahtera karena sumber daya ini sering dieksploitasi berlebihan dan tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan persaingan dalam pemanfaatannya. Karena itu, dibutuhkan pengelolaan pesisir yang terpadu dan berbasis masyarakat agar sumber daya tetap lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan warga pesisir. Menurut Isal Wardhana (2020) Indonesia memiliki sumber daya pesisir yang melimpah seperti ikan, mangrove, dan terumbu karang, namun banyak masyarakat pesisir masih hidup miskin serta menghadapi masalah abrasi, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, pengelolaan pesisir perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar alam tetap lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Aries Dwi Siswanto dan Wahyu Andy Nugraha (2016) Wilayah pesisir dan pantai di Kabupaten Sampang merupakan daerah dinamis yang memiliki potensi ekonomi, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat perkembangan wilayah yang pesat. Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi kebutuhan lahan, tumpang tindih pemanfaatan wilayah, ancaman polusi dan degradasi lingkungan, serta penentuan zonasi. Di sisi lain, potensi yang dimiliki wilayah ini mencakup produksi garam, wisata bahari, budidaya laut, serta pengembangan kawasan industri dan pelabuhan. Solusi komprehensif diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif sambil mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu.
Tujuan	1.     Mengkaji penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dalam pengelolaan wilayah pesisir Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui akses modal, teknologi, dan diversifikasi mata pencaharian. 2.     Mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan sektor terkait dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Metode	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Artinya, data dikumpulkan dan dianalisis bukan dengan angka, tetapi melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Fokusnya adalah memahami bagaimana pengelolaan wilayah pesisir terpadu (ICZM/Integrated Coastal Zone Management) dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Banyuwangi. Data dikumpulkan dari masyarakat pesisir (nelayan, pedagang, pengolah hasil laut), pemerintah daerah (DKP, Dinas Pariwisata), serta LSM yang terlibat. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan pola hubungan antara pengelolaan pesisir dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Menurut Deasilia Indrasari (2020) Kajian dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber teori dan hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan perlindungan serta pengelolaan kawasan pesisir. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami permasalahan yang ada sekaligus menyusun model alternatif pengelolaan wilayah pesisir, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Abdul Rasid Salim dkk. (2011) Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis SWOT untuk melihat kondisi pemanfaatan ruang kawasan pesisir. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan masyarakat serta tokoh lokal. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah probability sampling, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Total responden berjumlah 150 orang yang tersebar di beberapa dusun. Selanjutnya, data dianalisis untuk menggambarkan potensi, masalah, serta merumuskan strategi pengelolaan pesisir yang berwawasan lingkungan. Menurut Kurniawati Hapsari Ekosafitri (2017) Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner kepada stakeholder (Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, akademisi, pelaku usaha, dan camat wilayah pesisir) serta data sekunder dari PODES Kabupaten Jepara tahun 2014. Analisis yang digunakan ada dua, yaitu analisis skalogram untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana, serta Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menggali persepsi stakeholder dalam menentukan prioritas pengembangan kawasan pesisir. Dengan metode ini, penelitian mampu memetakan perkembangan tiap kecamatan dan menentukan fokus pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
Hasil	1.     Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Banyuwangi mayoritas menggantungkan hidup pada laut, khususnya sektor perikanan. Namun, banyak dari mereka masih bekerja dalam skala kecil dengan peralatan sederhana, sehingga penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan di wilayah pesisir juga disebabkan oleh faktor alam (musim dan iklim), keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. 2.     Program-program pemerintah seperti motorisasi armada nelayan, pembangunan infrastruktur perikanan, konservasi lingkungan, hingga pola kemitraan nelayan-perusahaan sudah dilakukan, tetapi manfaatnya belum merata. Untuk itu, pendekatan ICZM ditawarkan sebagai solusi agar masyarakat bisa mendapatkan peluang ekonomi yang lebih luas, mulai dari lapangan kerja alternatif, akses modal, pemanfaatan teknologi, hingga pendidikan dan pelatihan usaha.
Pembahasan	Pembahasan dalam studi kasus ini menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya laut, terutama perikanan, sehingga mereka rentan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan modal, alat tangkap tradisional, dan ketidakpastian musim. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama berbagai pihak telah berupaya melalui program seperti motorisasi armada, pembangunan infrastruktur perikanan, konservasi lingkungan, serta pola kemitraan antara nelayan dan perusahaan. Namun, hasilnya masih terbatas karena belum sepenuhnya memberi keuntungan nyata bagi nelayan. Oleh karena itu, pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management) menjadi penting karena menawarkan strategi terpadu untuk memberdayakan masyarakat pesisir, tidak hanya lewat peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui diversifikasi mata pencaharian, peningkatan akses modal, pemanfaatan teknologi baru, perluasan akses pasar, dan penguatan solidaritas sosial. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antar pihak pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat agar pengelolaan pesisir tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi semua pihak. Menurut Zulmiro Pinto dkk. (2015) Pantai Kuwaru terjadi karena masyarakat menebang pohon cemara udang untuk tambak udang. Hal ini memicu abrasi, menurunkan jumlah wisatawan, serta berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat dan usaha pariwisata. Rendahnya pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi faktor utama, sehingga perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian pantai. Menurut Fadel Ikrar Jamika dkk. (2023) Menjelaskan bahwa reklamasi pantai dan penambangan pasir di wilayah pesisir Indonesia membawa dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti hancurnya terumbu karang, meningkatnya abrasi, serta hilangnya habitat biota laut. Dampaknya, hasil tangkapan nelayan menurun dan perekonomian masyarakat pesisir ikut terdampak. Selain itu, reklamasi juga sering memicu masalah sosial, seperti konflik lahan dan berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pesisir yang terencana, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Menurut Shofwan Moh. Khusaini (2008) Penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan di pesisir Tuban masih banyak menghadapi masalah seperti keterbatasan modal, sarana-prasarana, rendahnya kualitas SDM, serta kerusakan ekosistem laut. Melalui pendekatan Community-Based Management (CBM), masyarakat mulai dilibatkan dalam perencanaan hingga pengelolaan sumber daya pesisir. Hasilnya, kesadaran lingkungan meningkat, perilaku merusak laut berkurang, dan kapasitas kelembagaan desa semakin kuat. Program berbasis masyarakat ini terbukti mendorong partisipasi nelayan dalam menjaga kelestarian laut sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan
Kesimpulan	Dari studi ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Banyuwangi dapat berjalan lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Melalui pendekatan ini, masyarakat pesisir tidak hanya mendapat akses lebih mudah terhadap sumber daya laut, tetapi juga didorong untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan. ICZM mampu memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir berlangsung secara adil, merata, dan tetap menjaga kualitas ekosistem pantai. Untuk itu, pemerintah daerah bersama pihak swasta dan masyarakat perlu membangun kemitraan serta kerangka kerja yang jelas, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir bisa meningkat tanpa merusak daya dukung lingkungan.
Daftar Pustaka	Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. 2017. Pengembangan wilayah pesisir pantai utara jawa tengah berdasarkan infrastruktur daerah: Studi kasus Kabupaten Jepara. Journal of Regional and Rural Development Planning Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, 1(2), 145-157. Indrasari, D. 2020. Identifikasi masalah dan model pengelolaan wilayah pesisir: Studi kasus Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kajian Teknik Sipil, 5(1), 43-56. Jamika, F. I., Monica, F., Razak, A., & Kamal, E. 2023. Pengelolaan Pesisir Dan Kelautan Dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai Dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut Dan Masyarakat Pesisir. Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan, 6(1), 99-109. Khusaini, M., & Badriyah, N. 2008. Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan (Studi kasus community-based management wilayah pesisir di Kabupaten Tuban). Journal of Indonesian Applied Economics, 2(1). Pinto, Z. 2015. Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). Jurnal Wilayah dan lingkungan, 3(3), 163-174. Salim, A. R., Purnaweni, H., & Hidayat, W. 2011. Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Botubarani Dan Desa Huangobotu). Jurnal Ilmu Lingkungan, 9(1), 39-46. Siswanto, A. D., & Nugraha, W. A. 2016. Permasalahan dan potensi pesisir di Kabupaten Sampang. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 9(1), 12-16. Waluyo, A. 2014. Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 7(2), 75-85. Wardhana, I. 2020. Pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir terintegrasi dalam implementasi rencana tata ruang kawasan industri oleochemical maloy kutai timur;(sebuah telaah kritis). Jurnal Renaissance, 5(01), 599-609.